Rabu, 07 Desember 2011

Format Penyusunan Dokumen UKL UPL

PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL UPL)

I.                                PENDAHULUAN

1.1.                         Latar Belakang

Pembangunan yang berlangsung di Indonesia senantiasa berkembang, selaras dengan dinamika pemanfaatan teknologi yang semakin maju dalam setiap aktifitas.
Seperti diketahui, dampak yang terjadi akibat perkembangan teknologi sering juga mengakibatkan terjadinya pengaruh negatif. Berbagai sumber bahaya di tempat kerja maupun lingkungan sekitar, baik karena faktor fisik, kimia, biologi, psiko-sosial dan fisiologi kerja serta akibat perilaku manusia merupakan faktor resiko yang harus ditangani secara dini.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 6 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah serta menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Salah satu kebijaksanaan Pemerintah RI dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dapat menilai apakah suatu kegiatan pembangunan termasuk kegiatan industri dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan atau tidak adalah dengan menerapkan studi UKL-UPL.
Proposal teknis ini disusun supaya dapat menjadi acuan dalam melihat uraian/ langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam studi UKL-UPL meliputi latar belakang, ruang lingkup studi serta pelaksanaan studi.

1.2.                         Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
Peraturan perundang-undangan yang mendasari dilaksanakannya studi UKL-UPL kegiatan industri adalah :
1.         Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2.         Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;
3.         Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian;
4.         Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5.         Undang-undang Nomor 3 tahun 1992, tentang Jaminan Tenaga Kerja;
6.         Undang-undang RI Nomor 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7.         Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
8.         Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, tentang Pajak dan Retribusi;
9.         Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air;
10.     Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999, tentang Limbah B3;
11.     Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999, tentang Analisis    Mengenai Dampak Lingkungan;
12.     Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
13.     Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1999, tentang UpayaTata Ruang Wilayah Nasional;
14.     Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999, J.O. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999, tentang Pengelolaan Limbah;
15.     Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
16.     Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17.     Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 1985, tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
18.     Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-02/MENLH/I/88 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
19.     Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
20.     Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/1996, tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21.     Keputusan Kepala Bapedal No. 255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Oli Bekas;
22.     Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/1998, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri;
23.     Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 1984, tentang Pembatasan Tenaga Kerja Orang Asing;
24.     Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1990 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
25.     Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 3 tahun 1988, tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Pembuangan Limbah;
26.     Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 660.31/SK/694-BKPMD/1982, tentang Tata Cara Pengambilan dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri;
27.     Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 38 tahun 1991, tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Pada Sumber Air di Jawa Barat;
28.     Peraturan Daerah Kabupaten Setempat No. 17 tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Pengelolaan dan Pembuangan Limbah Cair.



1.3.                         Tujuan dan Kegunaan Studi UKL-UPL

1.3.1.                    Tujuan Studi UKL-UPL
Maksud dan tujuan dilaksanakannya studi UKL-UPL kegiatan industri adalah:
1.       Mengidentifikasi kegiatan yang diperkirakan berpotensi menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan.
2.       Mengidentifikasi rona lingkungan hidup awal, yaitu kondisi awal dan tatanan Lingkungan wilayah setempat sebelum adanya kegiatan, terutama yang akan terkena dampak.
3.       Memperkirakan dampak dan mengevaluasi dampak yang dapat terjadi.
4.       Memberikan arahan Upaya Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (RPL).
1.3.2.                    Kegunaan
Studi UKL-UPL mempunyai kegunaan bagi pemrakarsa proyek, pemerintah dan masyarakat. Uraian tentang kegunaan studi ini adalah sebagai berikut:
a.       Kegunaan Bagi Pemrakarsa Proyek:
1.       Memenuhi ketentuan pokok peeraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2.       Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari kegiatan.
3.       Memberi masukan untuk kegiatan yang sedang berjalan.
4.       Memberi masukan untuk penyusunan Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan yang sedang berjalan.
5.       Sebagai sumber data dasar dan informasi lingkungan tenang status tataguna lahan di lokasi kegiatan dan daerah sekitarnya.
6.       Mengantisipasi masalah-masalah lingkungan yang potensial terkena dampak kegiatan di masa yang akan datang.
b.       Kegunaan Bagi Pemerintah
1.       Sebagai bahan masukan dalam pengelolaan wilayah sesuai dengan kondisi rona lingkungan awal serta tingkat pembangunan yang sudah ada.
2.       Mencegah atau mengurangi kerusakan potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
3.       Mencegah atau mengurangi kerusakan sumberdaya alam lainnya yang berada didalam dan di luar lokasi tapak proyek kegiatan industri yang sudah dimanfaatkan oleh proyek lain ataupun masyarakat setempat, maupun yang belum dimanfaatkan.
4.       Mencegah atau mengurangi timbulnya kerusakan komponen lingkungan hidup yang menimbulkan dampak turunan (lanjutan) pada komponen lingkungan lainnya.
5.       Sebagai bahan pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari kegiatan.
c.       Kegunaan Bagi Masyarakat
1.       Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk meupayakan usaha yang sesuai dengan kondisi rona lingkungan saat itu serta kondisi yang akan datang sehubungan adanya kegiatan industri.
2.       Sebagai wahana untuk memberikan informasi bagi masyarakat untuk dapat menghindari dampak negatif dan memanfaatkan dampak positif yang potensial ditimbulkan oleh kegiatan industri di daerah sekitarnya.

II.                              RUANG LINGKUP STUDI

2.1.                         Lingkup Upaya Kegiatan yang akan Ditelaah

2.1.1.                    Informasi Umum
Bagian ini akan menjelaskan secara singkat tentang : nama perusahaan, alamat kantor, nomor NPWP, nama pimpinan perusahaan, alamat perusahaan, lokasi pabrik, nomor ijin usaha, status penanaman modal, penanggung jawab UKL-UPL.
Pada dokumen UKL-UPL akan disertakan bukti copy yang menunjukkan penjelasan tersebut diatas, seperti copy akta pendirian perusahaan, NPWP, serta ijin prinsip, selain itu digambarkan sketsa lokasi pabrik dan kegiatan sekitarnya, copy ijin usaha yang dimiliki, serta struktur organisasi perusahaan kegiatan industri.
2.1.2.                    Informasi Kegiatan Industri
Pada bagian ini akan ditelaah kegiatan industri yang meliputi: jenis penggunaan lahan untuk kegiatan industri (lahan tertutup, lahan terbuka, serta lahan cadangan) yang dilengkapi site plan, peruntukkan lahan untuk lokasi kegiatan, ketinggian tapak dengan daerah sekitar, status lahan, jenis dan kapasitas produksi kegiatan industri (Kapasitas produksi dalam atau bulan) sesuai ijin dan riil, sifat produk (1/2 jadi atau produk jadi), jenis alat angkut, waktu, operasi pabrik, jumlah shift tenaga kerja.
Dalam kegiatan produksi industri akan dijelaskan tentang bahan baku dan bahan penolong yang digunakan yang didalamnya menjelaskan lebih rinci tentang kapasitas (volume/waktu), bentuk fisik (padat, kimia dan cair), sifat bahan, asal bahan, cara penyimpanan, serta neraca bahan (bahan yang terikat produk dan bahan yang terbawa menjadi limbah).
Jenis peralatan produksi, penggunaan air, tenaga kerja, penggunaan bahan bakar dan pelumas serta jenis alat angkut yang digunakan, serta menjelaskan pula tentang kegiatan industri mulai beroperasi.

2.2.                         Limbah dan Cemaran dari Kegiatan Industri

Pada bagian ini akan ditelaah kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan cemaran/limbah yaitu : limbah padat, limbah cair, serta gas, debu, dan kebisingan di ruangan produksi.
Pada uraian bab ini akan menjelaskan tentang bentuk fisik, sumber limbah/cemaran, sifat limbah, parameter kunci, kapasitas/satuan waktu, kualitas parameter kunci, baku mutu lingkungan yang diacu untuk masing masing Pencemar, cara penanganan, dampak yang ditimbulkan, mulai dilakukan pengelolaan lingkungan (terhadap cemaran).

2.2.1.                    Komponen Lingkungan yang ditelaah     
Komponen lingkungan yang ditelaah berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan diuraikan sebagai berikut :
A.                  Komponen Fisik – Kimia
1.       Hidrologi dan Kualitas Air
·         Kualitas air badan penerima/sungai pada jarak 50 m sebelum dan setelah lokasi industri, peruntukkan badan air, plankton dan bentos serta baku mutu badan air
·         Kualitas air sumur di lokasi dalam industri baku mutu iklim dan kualitas Udara.
2.       Kualitas udara ambien di dalam ruangan produksi, di luar industri (sebelum dan setelah) serta baku mutu lingkungan, pengukuran meliputi parameter : iklim mikro, kualitas udara (CO, NOx, SOx, Pb, debu dan HC) serta kebisingan.
B.                  Flora dan Fauna
1.       Biota aquatik  (plankton, bethos dan nekton)
3.       Flora : jenis tumbuhan yang ada di lokasi kegiatan serta lokasi  kegiatan sekitar.
C.                  Fauna terestial : Keberadaan jenis-jenis satwa /fauna di sekitar lokasi kegiatan dan luar lokasi kegiatan
D.                  Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya
1.       Kependudukan
-          Kependudukan (struktur kependudukan atau profil masyarakat, kelompok etnis , pendidikan, tenaga kerja, mobilisasi tenaga kerja)
-          Pertumbuhan penduduk
-          Kepadatan penduduk
2.       Sosial-Ekonomi
-          Struktur Ekonomi
-          Mata pencaharian termasuk didalamnya bentuk usaha yang ada, teknik pemeliharaan, pendapatan bersih, intensitas pemeliharaan, dll)
-          Volume dan sumber pendapatan
-          Lapangan pekerjaan dan angka pengangguran
-          Sarana Perekonomian lokal
-          Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.       Sosial Budaya
-          Komunitas penduduk yang di sekitar lokasi kegiatan dan yang terlewati jalan akses
-          Karakteristik budaya yang berhubungan dengan kondisi sosial   dan penyelesaian konflik (jenis konflik dan frekuensi konflik)
-          Kelembagaan
-          Persepsi masyarakat (masyarakat yang lahannya digunakan untuk proyek dan masyarakat di sekitar lokasi), terhadap kegiatan serta penanganan kegiatan dan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan).
-          Kepercayaan masyarakat
-          Agama.
E.                  Kesehatan Masyarakat
-          Jenis penyakit dan jumlah penderita penyakit
-          Angka kematian
-          Sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang terdapat di lokasi studi
-          Tenaga medis dan paramedis di lokasi studi
-          Status gizi masyarakat
-          Tingkat persediaan air bersih dari segi kuantitas dan kualitas serta sumber air yang digunakan (air minum dan masak)
-          Kondisi pemukiman / hunian penduduk dan pola penyebarannya
-          Kondisi lingkungan secara umum berkaitan dengan kesehatan masyarakat
-          Kebijakan Pemda setempat berkaitan dengan pengendalian sampah, dan pengelolaan penyakit
-          Penyebaran penyakit.
2.2.2.                    Upaya Pengelolaan Lingkungan
1.                   Upaya  Pengelolaan Limbah dan Cemaran
Pada kajian ini akan menjelaskan pengelolaan terhadap adanya limbah dan Cemaran (padat, cair, gas, debu, serta kebisingan). Secara garis besar meliputi kajian terhadap :
-          Jenis limbah/cemaran
-          Bentuk Fisik
-          Kapasitas per satuan waktu
-          Sifat limbah
-          Sistem pengelolaan yang digunakan
-          Cara kerja sistem (mekanisme kerja unit pengelolaan)
-          Kualitas parameter kunci sebelum dan sesudah pengolahan
-          Baku mutu limbah yang diacu (No SK serta kualitas parameter dari baku mutu tersebut)
-          Kualitas parameter yang melampaui baku mutu 
-          Upayaperbaikan (cara kerja sistem dan jadwal waktu pelaksanaan)
-          Lokasi peruntukkan / badan penerima
-          Tindakan darurat bilamana sistem tidak berfungsi 
-          Serta unit pelaksana yang bertanggung jawab (dari pelaksana kegiatan di lapangan)
Adapun Upayapengelolaan lingkungan pada aspek ini dilakukan terhadap :
-          Limbah padat dari kegiatan industri serta sarana penunjang seperti kantor
-          Kantin, sampah halaman, dll
-          Limbah cair dari kegiatan industri
-          Gas buang air dari kendaraan yang berada di ruangan kerja dan di luar ruangan (ambien)
-          Debu yang berada di ruangan kerja serta luar ruangan kerja dan luar ruangan (ambien)
-          Kebisingan yang berada di ruangan kerja serta luar ruangan kerja, dll.
2.                   UpayaPengelolaan Lingkungan Industri dan Karyawan
Pada uraian ini akan dijelaskan Upayapengelolaan lingkungan terhadap lingkungan Industri dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan industri yang meliputi keberadaan :
-          Adanya pagar pengaman pada bangunan kegiatan industri
-          Ketentuan BCR yang telah ditetapkan
-          Garis sempadan bangunan
-          Sistem tata hijau
-          Sarana parkir
-          Lokasi / tempat bongkar muat barang
-          Saluran air hujan / saluran air limbah domestik
-          Saluran air limbah kegiatan produksi
-          Sarana kantin
-          Sistem ventilasi
-          Fasilitas pemadam kebakaran
-          Fasilitas MCK
-          Sistem efisiensi penggunaan air
-          Sistem Penggunaan energi
-          Sistem angkutan karyawan
-          Pemerikasaan kesehatan karyawan industri
-          Penyediaan pemukiman/perumahan bagi karyawan
-          Program K3
-          Program kemasyarakatan
-          Kerjasama pengelolaan limbah/cemaran
2.2.3.                    Upaya Pemantauan Lingkungan
1.             UpayaPemantauan Limbah dan Cemaran
Pada kajian ini akan menjelaskan pemantauan terhadap adanya limbah dan cemaran (padat, cair, gas, debu, serta kebisingan). Secara garis besar Upayapemantauan lingkungan dilakukan dengan cara melakukan telaahan terhadap :
-          Pemantauan terhadap Upayapengelolaan
-          Bentuk fisik
-          Sumber dampak
-          Jenis dampak yang ditimbulkan
-          Kualitas parameter kunci sesudah pengolahan
-          Tolok ukur & kualitas baku mutu lingkungan (SK Menteri, SK Gubernur, atau lainnya)
-          Lokasi pemantauan lingkungan
-          Cara/teknis pemantauan
-          Unit pelaksana pemantauan
Pemantauan yang dilakukan pada dasarnya ditujukan terhadap :
-          Limbah padat dari kegiatan industri serta sarana penunjang seperti kantor, sampah halaman, dll.
-          Limbah cair dari kegiatan industri
-          Gas buang dari kendaraan yang berada di ruangan kerja
-          Kebisingan yang berada di ruangan kerja serta luar ruangan kerja, dll.
2.             Pemantauan Lingkungan Industri Dan Karyawan
Pada uraian ini akan menjelaskan Upaya pemantauan lingkungan kegiatan industri serta karyawan yaitu :
-          Komponen yang dipantau
-          Aspek yang dipantau (kadaluarsa/kebersihan bahan baku)
-          Cara memantau (jangka waktu tercantum pada label kemasan atau melihat secara visual)
-          Frekuensi pemantauan
-          Pelaksana pemantauan
-          Kegunaan (sehingga produk memenuhi kesehatan)
Komponen yang dipantau ditujukan terhadap :
-          Bahan baku dan bahan penolong untuk kegiatan industri
-          Peralatan industri
-          Saluran air hujan
-          Saluran air limbah domestik
-          Sistem pemadam kebakaran
-          Sistem efisiensi penggunaan energi
-          Kesehatan karyawan
III.                            PELAPORAN           
Pada kajian ini akan dikaji tentang sistematika pelaporan dari berbagai hasil pemantauan yang harus dilaporkan kepada instansi terkait, materi waktu pelaporan kepada instansi, serta frekuensi waktu pelaporan.











IV.                            PERNYATAAN PELAKSANAAN
Pada bab ini pemrakarsa kegiatan diwajibkan membuat pernyatan tertulis (dicap perusahaan + materai Rp. 6000 + ttd direksi dan penanggung jawab studi UKL-UPL dari instansi) sesuai format baku Det. Lingkungan Hidup yang berisi :
-                Kesanggupan pemrakarsa kegiatan untuk melaksanakan apa-apa yang telah disusun dalam dokumen UKL-UPL dan secara berkala sanggup melaporkannya kepada instansi terkait.
-                Kesanggupan pemrakarsa kegiatan untuk dipantau dampaknya oleh instansi yang mempunyai surat tugas
-                Kesanggupan pemrakarsa kegiatan untuk menerima sangsi bilamana lalai dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan (menimbulkan pencemaran)
-                Kesanggupan pemrakarsa kegiatan untuk memperbaharui dokumen UKL-UPL apabila ada perubahan kegiatan (jenis kegiatan dan lokasi), serta sebagainya.

V.                              PELAKSANAAN STUDI

5.1.                         Tim Studi

Didalam penyusunan studi UKL-UPL kegiatan industri akan melibatkan tenaga ahli yang telah melakukan studi untuk kegiatan sejenis di daerah lain. Jumlah dan tenaga ahli yang dibutuhkan akan tergantung pada spesifikasi kegiatan, waktu yang tersedia dan alokasi biaya yang ada.
5.2.                         Biaya Studi
Biaya studi UKL-UPL kegiatan industri terdiri atas komponen biaya:
a.             Remunerasi (tim ahli)
b.             Tenaga penunjang (operator komputer, drafter dan surveyor lapangan)
c.             Survey lapangan
-          Transportasi
-          Akomodasi
-          Data primer dan sekunder
d.             Mapping
e.             Analisa laboratorium dan pengolahan data
-          Analisis kualitas udara & pengukuran kebisingan
-          Analisis kualitas air sungai /drainase, air sumur gali/air tanah
-          Penggambaran peta
-          Pengolahan data sossekbud
f.               Penggandaan Laporan dan Diskusi
-          Laporan draft UKL-UPL
-          Laporan akhir UKL-UPL
g.             Lain-lain (bahan habis pakai dan komunikasi)
h.             Asistensi dan Sidang Komisi Amdal
5.3.                         Waktu Studi
Waktu studi yang dibutuhkan untuk studi UKL-UPL samapai disusunnya laporan akhir dokumen UKL-UPL yaitu 3 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah kerja sampai dengan penyerahan dokumen final report UKL-UPL.
Sehubungan dengan adanya otonomi daerah maka proses pengesahan dokumen UKL-UPL dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Setempat yang membidangi masalah ini yaitu : “Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Setempat ”.
Jadwal waktu pelaksanaan studi UKL-UPL untuk kegiatan ini disajikan pada tabel berikut ini :
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
BLN KE-1
BLN KE-2
BLN KE-3
1
Tanda Tangan Kontrak/SPK












2
Survey Lapangan












3
Analisis Laboratorium & Pengolahan Data













4
Pengumpulan data sekunder
5
Konsultasi Penyusunan UKL-UPL Dengan Dinas Lingkungan Hidup.












6
Penyerahan Dokumen Ke Pemrakarsa & Koreksi












7
Perbaikan Dokumen UKL-UPL












8
Sidang dengan Komisi Amdal yang di pimpin Dinas L.H Pemda Kab. Setempat












9
Perbaikan Dokumen UKL-UPL, Pengesahan/Persetujuan












Keterangan :
Waktu per satu kolom = satu minggu
Pelaksanaan Sidang dokumen UKL-UPL akan ditentukan kemudian sesuai hasil konfirmasi Tim Komisi Amdal Kab. Setempat .

2 komentar:

  1. kalau biaya kesseluruhan untuk proses semua sampai selesai berapa ya ...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Maaf baru balas, bila membutuhkan informasi seputar penyusunan dokumen UKL UPL silahkan hubungi nomor contact +6281316239366, +6285727752544

      Hapus